Wamena- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan Danius Wenda meminta agar penerimaan CPNS formasi 2024 di Provinsi Papua Pegunungan harus 100 persen Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Danius Wenda anggota DPRP Papua Pegunungan dari fraksi gabungan perubahan melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, selasa (28/01/2025) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Atas Nama Rakyat Papua Pegunungan, Saya Danius Wenda, selaku Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua Pegunungan, minta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat penerimaan CPNS, 100% bagi Orang Asli Papua (OAP) & Lahir Besar Papua Pegunungan” Katanya.
Alasannya kata dia, satu-satunya lapangan kerja yang tersedia bagi OAP saat ini adalah ASN di Pemerintahan. Banyak perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD serta perhotelan dan beberapa perusahaan lainnya di Papua Pegunungan tidak pekerjakan OAP, sebagian besar datangkan pekerja dari luar.
“Kenapa demikian? Karena satu-satunya urat nadi atau lapangan pekerjaan yang tersedia bagi PENCAKER OAP di daerah ini hanya di Pemerintahan, sebab pihak perusahan-perusahan besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Telkom, BPJS, Hotel dan Perusahan swasta sama sekali tidak punya kepedulian dan hati untuk berdayakan tenaga kerja Pribumi” Kata Wenda.
Ia menyebutkan, pihak swasta lebih mementingkan kelompok atau golongan, datangkan tenaga kerja dari luar Papua, dengan dalil Orang Asli Papua belum mampu, padahal di Perusahan sudah mengatur Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkungan daerah operasinya.
“Selama ini Perusahan yang punya andil dan peduli dgn Tenaga Kerja Orang Asli Papua hanya PT.Bank Papua” Sebut Wenda.
Jumlah sarjana asal Papua Pegunungan yang lulus dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat, sementara lapangan kerja sulit ditemukan oleh para sarjana ini, maka pemerintah harus bisa memprioritaskan OAP dalam penerimaan CPNS.
Kami akan kawal supaya perusahan-perusahan juga tidak hanya cari laba tapi harus punya hati untuk membantu tenaga kerja OAP, jika tidak peduli kami akan evaluasi izin usahanya, supaya dicabut” Tegasnya.
