Papuaaktual.com,Wamena – Ratusan pencari kerja dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan mendatangi Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Kamis (5/6/2025) untuk menggelar audiensi terkait kejelasan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Massa yang tergabung dalam Forum Pribumi Papua Pegunungan, Koordinator Lapangan Pencaker 8 Kabupaten, LABEWA (Anak-anak Cucu Perintis Papua Pegunungan), serta Aliansi Honorer Nasional ini menuntut transparansi dan percepatan pengumuman hasil seleksi yang telah molor lebih dari satu tahun.
Namun, hingga pukul 12.00 WIT, Gubernur Papua Pegunungan tak kunjung hadir di kantor gubernur, meskipun massa telah menunggu sejak pukul 06.00 pagi. Ketidakhadiran tersebut menuai kekecewaan dari perwakilan massa aksi.
“Kami datang secara baik-baik untuk melakukan audiensi, tetapi Pak Gubernur tidak hadir. Ini sangat mengecewakan. Kami hanya ingin kejelasan proses CPNS yang tak kunjung diumumkan,” tegas Yusup Yikwa, ST, Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yusup, hingga saat ini belum ada transparansi dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait jadwal dan hasil seleksi CPNS formasi 2024. Padahal, beberapa provinsi lain di wilayah Papua seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat sudah lebih dulu menyelesaikan proses seleksi dan bahkan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi peserta yang lolos.
“Kami sudah menunggu sejak 1 Juli 2024 hingga hari ini, 5 Juni 2025. Ini sudah lebih dari 13 bulan. Proses ini bahkan sudah keluar dari jadwal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat,” jelas Yusup.
Pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk tidak diam dan segera memberikan penjelasan resmi kepada publik, khususnya kepada para pencari kerja yang telah mengikuti proses seleksi sejak tahun lalu. Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses seleksi agar tetap berpihak pada masyarakat asli Papua Pegunungan.
“Kami menuntut agar kuota CPNS tahun 2024 di Papua Pegunungan diterapkan sesuai komitmen, yakni 80% untuk pencaker pribumi dari 8 kabupaten dan 20% untuk anak cucu perintis (LABEWA). Di luar itu, kami tidak akan terima,” tegasnya.
Yusup juga mengingatkan bahwa tuntutan ini bukan hal baru. Aspirasi serupa telah disampaikan sejak tahun 2024 dalam berbagai aksi dan saat bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB di Jakarta, di masa kepemimpinan Penjabat Gubernur Velix Wanggai.
“Sudah jelas kami sampaikan dalam aksi Pencaker Jilid I dan II tahun lalu, bahkan kepada Menpan RI. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus konsisten dan transparan,” tambah Yusup.
Aksi damai hari ini menjadi bagian dari rangkaian tekanan moral kepada pemerintah agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi CPNS. Para pencaker berkomitmen akan terus menyuarakan aspirasi mereka sampai ada kejelasan resmi dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran Gubernur maupun perkembangan terbaru mengenai proses seleksi CPNS 2024.
